Skip to content
  • (021) 53660861
  • kratikal@ilogoindonesia.id
  • AKR Tower – 9th Floor Jl. Panjang no. 5
  • Beranda
  • Produk
    • Web Application Security
    • Mobile Application Security
    • Secure Code Review
    • IoT Security
    • Network Security
    • Cloud Security
  • Blog
  • Hubungi Kami

Tag: DPDP Compliance

September 30, 2026

DPDP Compliance Gaps: Hal yang Tidak Dicakup ISO 27001

Memahami DPDP Compliance di Balik Sertifikasi ISO 27001 Banyak organisasi saat ini percaya bahwa memiliki sertifikasi ISO 27001 sudah cukup untuk menunjukkan kepatuhan terhadap data pribadi. Meskipun standar tersebut menyediakan kerangka kerja yang tangguh untuk mengelola risiko keamanan informasi, ISO 27001 tidak serta-merta mencakup setiap kewajiban hukum terkait privasi data pribadi. Dengan hadirnya Digital Personal Data Protection (DPDP) Act 2023, organisasi kini menghadapi kerangka kerja regulasi yang lebih spesifik dalam menangani data pribadi. Anda harus melampaui keamanan informasi dasar dan mulai berfokus pada DPDP Compliance. Undang-undang ini menuntut tanggung jawab khusus terkait cara pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penghapusan data. Sangat penting untuk memahami bahwa ISO 27001 meningkatkan keamanan informasi, namun tidak sepenuhnya mencakup kewajiban penting seperti manajemen persetujuan, pemberitahuan privasi, dan hak-hak subjek data. Oleh karena itu, organisasi yang hanya mengandalkan ISO 27001 dapat menghadapi kesenjangan kepatuhan yang signifikan. Perbedaan Utama DPDP Act 2023 dan ISO 27001 Penting untuk membedakan antara standar keamanan dan kewajiban hukum. ISO 27001 berfokus pada sistem manajemen keamanan informasi (ISMS) untuk melindungi aset informasi secara umum. Di sisi lain, DPDP Compliance berfokus pada perlindungan data pribadi digital sesuai aturan hukum yang berlaku. Berikut adalah perbedaan mendasar dalam beberapa dimensi: Tujuan: ISO 27001 fokus pada keamanan melalui ISMS, sedangkan DPDP Act fokus pada hak privasi individu. Cakupan: ISO 27001 mencakup semua aset informasi, sementara DPDP Act terbatas pada data pribadi digital. Hak Privasi: ISO 27001 tidak mengatur hak akses atau penghapusan data, sedangkan DPDP Act mewajibkannya secara hukum. Penegakan: Pelanggaran terhadap DPDP Act dapat menyebabkan tindakan regulasi dan penalti finansial yang besar. Celah Kepatuhan: Mengapa ISO 27001 Saja Tidak Cukup? Beberapa persyaratan krusial dalam DPDP Compliance berada di luar ruang lingkup ISO 27001. Berikut adalah poin-poin yang sering terlewatkan oleh banyak organisasi. 1. Manajemen Persetujuan (Consent) Dalam ISO 27001, kontrol akses dan enkripsi adalah fokus utama. Namun, standar tersebut tidak mewajibkan organisasi untuk merekam atau mengelola persetujuan dari individu. DPDP Act secara tegas mewajibkan organisasi untuk memberikan pemberitahuan privasi yang jelas dan memperoleh persetujuan spesifik sebelum memproses data. 2. Hak Privasi Individu ISO 27001 tidak mengharuskan penerbitan pemberitahuan privasi yang sesuai dengan hukum. Sementara itu, DPDP Compliance mewajibkan penjelasan transparan mengenai alasan pengumpulan data, lama penyimpanan, dan cara individu menggunakan hak mereka. Tanpa kebijakan privasi yang tepat, organisasi tetap berisiko melanggar hukum meski memiliki kontrol keamanan yang kuat. 3. Pembatasan Tujuan (Purpose Limitation) ISO 27001 mengklasifikasikan data berdasarkan sensitivitas. Namun, DPDP Act melangkah lebih jauh dengan bertanya: apakah data dikumpulkan untuk tujuan yang sah? Menggunakan data pelanggan untuk tujuan pemasaran tanpa persetujuan eksplisit adalah contoh pelanggaran kepatuhan meskipun data tersebut tersimpan dengan aman dalam database terenkripsi. 4. Notifikasi Pelanggaran Data ISO 27001 memiliki prosedur respons insiden sebagai praktik terbaik. Namun, DPDP Act menetapkan kewajiban hukum untuk melaporkan pelanggaran data kepada Dewan Perlindungan Data dalam batas waktu tertentu. Mengandalkan rencana respons insiden standar seringkali tidak cukup untuk memenuhi kewajiban notifikasi hukum ini. 5. Transfer Data Lintas Batas ISO 27001 tidak mempedulikan lokasi fisik data. Sebaliknya, DPDP Compliance memiliki aturan ketat mengenai transfer data ke luar negeri. Organisasi harus memetakan aliran data dan memastikan setiap titik transfer memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan regulasi pemerintah. Menutup Kesenjangan Kepatuhan Untuk mencapai DPDP Compliance yang efektif, organisasi harus melakukan lebih dari sekadar audit keamanan. Anda perlu mengintegrasikan tata kelola privasi ke dalam operasional sehari-hari. Mulailah dengan pemetaan data yang akurat, pembentukan mekanisme persetujuan, dan penunjukan petugas perlindungan data jika diperlukan. Keputusan untuk melampaui ISO 27001 bukan sekadar tentang menghindari penalti. Ini adalah langkah strategis untuk membangun kepercayaan pelanggan dalam ekosistem digital yang semakin ketat aturannya. Perusahaan yang proaktif dalam mematuhi aturan privasi akan memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang. Kesimpulan ISO 27001 dan DPDP Compliance saling melengkapi, namun keduanya memiliki peran yang berbeda. ISO 27001 memberikan fondasi keamanan yang kokoh, sementara DPDP Act memberikan kerangka kerja etika dan hukum untuk pemrosesan data pribadi. Menggabungkan keduanya akan membantu organisasi mengurangi risiko regulasi dan memperkuat kepercayaan publik. Kratikal Indonesia merupakan bagian dari PT. iLogo Infralogy Indonesia, yang bertindak sebagai partner resmi Kratikal. Selain itu, kami juga berperan sebagai penyedia layanan (vendor) sekaligus distributor berbagai produk Infrastruktur IT dan Cybersecurity terbaik di Indonesia.

Read More

Kratikal Indonesia adalah bagian dari PT. iLogo Infralogy Indonesia, yang bertindak sebagai partner resmi Kratikal. Selain itu, kami juga berperan sebagai penyedia layanan (vendor) sekaligus distributor berbagai produk Infrastruktur IT dan Cybersecurity terbaik di Indonesia.

PT iLogo Indonesia

  • (021) 53660861
  • AKR Tower – 9th Floor Jl. Panjang no. 5, Kebon Jeruk
  • kratikal@ilogoindonesia.id

© 2024 Kratikal Indonesia. All right Reserved.